Resolusi No.242/1967 Majelis Umum PBB

Resolusi No.242/1967 Majelis Umum PBB

Resolusi No.242 1967 Majelis Umum PBB
Resolusi No.242 1967 Majelis Umum PBB

Sidang Majelis Umum PBB langsung mengeluarkan Resolusi No.242/1967 yang mewajibkan Israel harus menarik diri dari kawasan yang didudukinya dalam perang enam hari tahun 1967. Dalam hal ini kita tidak bisa berharap AS akan mendorong dikeluarkannya Resolusi DK-PBB berupa sanksi terhadap Israel yang dinilai telah melakukan kejahatan kemanusiaan, pelanggaran humaniter. Perdamaian yang adil dan menyeluruh seyogyanya bisa dicapai bila proses penyelesaian konflik Timur Tengah dikembalikan ke forum PBB dan Israel harus tunduk serta mematuhi Resolusi No.242/1967 serta mengembalikan wilayah internasional Yerusalem Timur (Al Quds) kepada Palestina sebagai ibukota Palestina merdeka kelak.

Perdamaian yang adil dan menyeluruh seyogyanya bisa dicapai bila proses penyelesaian konflik Timur Tengah dikembalikan ke forum PBB dan Israel harus tunduk serta mematuhi Resolusi No.242/1967 serta mengembalikan wilayah internasional Yerusalem Timur (Al Quds) kepada Palestina sebagai ibukota Palestina merdeka kelak. Washington secara tetap dan tangguh tetap memiliki kebijakan yang dituntun oleh lobi Yahudi-Amerika untuk memenangkan kepentingan zionis Israel. Itulah sebabnya AS/sekutunya mengeluarkan konflik Arab-Israel dari forum PBB dan dengan memprosesnya dalam perjanjian bilateral antara Palestina-Israel melalui kesepakatan Madrid-Spanyol dan Swedia.

Resolusi No. 1001 MU-PBB

Resolusi 1001 dikeluarkan pada 7 Nopember 1956 MU-PBB, berdasarkan Resolusi “Uniting for Peace”. Resolusi itu menetapkan dibentuknya United Nations Emergency Force I (UNEF I) untuk memastikan dan memonitor penghentian konflik yang terjadi selama Krisis Terusan Suez 1956. MU-PBB melakukan ini karena DK-PBB gagal bertindak akibat adanya veto Inggris dan Perancis yang ketika itu bersama Israel di satu pihak menghadapi Mesir di pihak lain. Hasilnya, UNEF I berhasil mengamankan dan mengawasi penarikan mundur pasukan Inggris, Perancis, dan Israel dari wilayah Mesir.

Konvensi Anti Penyiksaan

Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia telah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Baca juga: Kata Serapan

Konvensi ini memuat banyak aturan tentang kewajiban negara Pihak, dengan tujuan untuk menguatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar lainnya. Enam belas pasal dari 33 pasal dalam konvensi ini mengatur kewajiban negara untuk menghormati berbagai hak dasar manusia untuk bebas, tidak disiksa dan mendapatkan perlakuan kejam lainnya.
Setelah 16 pasal mengatur masalah kewajiban negara pihak, maka bagian kedua dari Konvensi ini mengatur hal tentang pendirian Komite Anti Penyiksaan, yang terdiri dari “sepuluh pakar yang bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di bidang hak asasi manusia, yang akan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka.” (pasal 17) Anggota Komite ini diambil dari negara pihak konvensi ini, dan mulai berfungsi sejak 1 Januari 1988. Para pakar akan menjabat untuk masa 4 tahun dan bisa dipilih kembali.