Pemerintah Kaji Ulang Kuota Jalur Prestasi 5% dalam Penerimaan Siswa Baru

Pemerintah Kaji Ulang Kuota Jalur Prestasi 5% dalam Penerimaan Siswa Baru

Pemerintah Kaji Ulang Kuota Jalur Prestasi 5% dalam Penerimaan Siswa Baru
Pemerintah Kaji Ulang Kuota Jalur Prestasi 5% dalam Penerimaan Siswa Baru

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 akan dilakukan seperti tahun sebelumnya yakni berbasis pada zonasi dengan kuota 90%. Sisanya diperuntukkan bagi siswa berprestasi sebesar 5% dan jalur perpindahan orang tua wali sebesar 5%. Namun, di lapangan banyak kepala daerah keberatan dengan kuota 90% berbasis zonasi, seperti Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy

, siang ini, Jumat (14/6) ia akan menggelar pertemuan dengan seluruh kepala dinas provinsi untuk berkoordinasi.

“Hari ini seluruh kepala dinas provinsi diundang untuk koordinasi di kantor Kemdikbud pada pukul 14.00,” kata Muhadjir kepada SP, Jumat (14/6).

Ketika ditanya apakah pertemuan ini untuk mengubah skema 5% pada jalur prestasi, Muhadjir menuturkan, keputusan akan diambil pada pertemuan siang ini. Seperti diketahui, Muhadjir selalu menekankan jika PPDB harus mengutamakan zonasi yakni domisili peserta didik dengan sekolah.

Sementara itu, Guru Besar bidang Ilmu Pendidikan Anak Berbakat pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rochmat Wahab menilai, sesungguhnya skema zonasi merupakan bagian dari niat baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk membuat semua sekolah bermutu sama. Meski begitu, Rochmat mengaku sependapat dengan para kepala daerah yang menolak kuota 5% untuk jalur prestasi. Menurutnya, sistem zonasi ini mengabaikan demokrasi pendidikan.

“Berdasarkan realita, saya sependapat dengan Pak Ganjar Pranowo. Kebijakan zonasi efektif a

pabila semua sekolah memiliki mutu yang sama karena siswa tidak dirugikan, juga orangtua. Kebijakan zonasi saat ini dipaksakan berjalan dengan mutu sekolah yang tidak merata dan menimbulkan masalah. Anak potensial terpaksa harus masuk di sekolah yang bermutu rendah di zonanya, berakibat anak belum tentu dapat layanan yang tepat dan guru juga belum tentu mampu dan siap melayani anak potensial. Sebaliknya, anak yang berpotensi rendah diterima di sekolah bermutu belum tentu anaknya mampu mengikuti dan guru dapat melayani dengan baik,” ujar mantan rektor UNY ini kepada SP, Jumat (14/6).

Hal lain yang penting dipertimbangkan adalah soal lokasi yang dekat tapi berada di luar kota atau kabupaten sehingga siswa tidak terdaftar dalam zona tersebut. “Padahal pengelolaan SMA dan SMK di provinsi, mestinya lintas kabupaten tidak ada masalah,” ujarnya.

Di samping itu, Rochmat menilai, dengan kemajuan hunian, rata-rata perumahan baru berada

di pinggiran kota, bahkan di luar wilayah. Dengan begitu mereka cenderung berada di luar kota. Sedangkan sekolah bermutu notabene berada di wilayah kota. Akibatnya anak-anak potensial yang tinggal di pinggiran mendapatkan sekolah yang kurang bermutu yang berlokasi sekitar rumah.

“Berdasarkan fakta di lapangan, kebijakan zonasi cenderung mengabaikan demokrasi pendidikan. Anak dan orangtua cenderung menderita kerugian dan ketidakpuasan. (Ini adalah) solusi untuk mutu yang kurang efektif dan timbulkan masalah yang tidak perlu,” kecam Rochmat.

 

Sumber :

http://aldirenaldi.blog.institutpendidikan.ac.id/sejarah-ken-sora/