Keterikatan Pemikiran Politik Thomas Hobbes

Keterikatan Pemikiran Politik Thomas Hobbes

Keterikatan Pemikiran Politik Thomas Hobbes

Keterikatan Pemikiran Politik Thomas Hobbes
Keterikatan Pemikiran Politik Thomas Hobbes

 

Teori-teori mengenai asal-usul terbentuknya suatu negara

Dapat dikategorisasikan menjadi dua kategori utama, yaitu pertama, teori-teori yang spekulatif dan kedua, adalah teori-teori yang historis atau teori-teori yang revolusionistis.

Teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial merupakan salah satu dari teori-teori spkulatif. Teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial menganggap perjanjian sebagai dasar negara dan masyarakat.  Teori ini dipandang tertua dan terpenting.  Setiap perenungan mengenai negara dan masyarakat, mau tidak mau akan menghasilakn paham-paham yang mendasarkan adanya negara dan masyarakat itu pada persetujuan anggota-anggotanya.  Persetujuan tersebut dapat dinyatakan secara tegas (expressed)  atau dianggap telah diberikan secara diam-diam (tacitly assumed).

 

Salah satu tokoh yang paling berpengaruh mengenai konsep

Perjanjian masyarakat atau kontrak sosial adalah Thomas Hobbes. Seorang tokoh penganjur absolutisme demi kebaikan dan ketertiban dan pendukung ajaran desakralisasi kekuasaan atas dasar agama.

 

Thomas Hobbes dilahirkan di Malmesbury pada tanggal 3 April tahun 1588

Dan meninggal pada tanggal 4 Desember tahun 1669 di Hardwick Hall, Debyshire, Inggris.  Karena lahir di Malmesbury, Hobbes juga disebut sebagai “Filsuf dari Malmesbury”.  Hobbes bukan seorang negarawan atau politikus, ia seorang filsof yang mencurahkan perhatiannya pada masalah-masalah falsafah politik.  Karya-karya politiknya dimuat antara lain dalam buku-buku: The Elements of Law, Natural and Political, 1640, De Cive, 1642 dan terutama serta paling termasyhur ialah Leviathan atauCommonwealth yang ditulis dalam tahun 1651. Bukunya ini menunjukan dengan nyata bagaimana manusia dan pergaulan dalam hidupnya sebagai suatu mekanisme, serta manusia sebagai subjek yang penuh rasa takut dan hanya bertindak berdasar kepentingan diri.[2] Ketiga buku ditulis dengan motif-motif politik tertentu, umpamanya ”Leviathan” ditulis untuk membenarkan dan memberi dasar hukum pada kekuasann raja Charles I yang bertakhta sebagai raja Inggris selama periode 1625-1649.

Thomas Hobbes temasuk seorang penyokong teori Divine Right

Yang dianut oleh golongan Torries di Inggris. Unsur-unsur teori ini,[3] ialah:  1)  Kekuasaan raja besifat mutlak; 2) Raja merupakan kepala keluarga yang besar; 3). Kerajaan adalah kehendak Tuhan; 4) Hanya dalam monarkhi terdapat kekebasan beragama; 5) Parlemen hanya sebagai penasehat.  Unsur –unsur dari teori Divine Right ini akan jelas terlihat mempengaruhi pemikiran Hobbes terutama dalam konsep Negara Leviathan yang kelak diuangkapkannya.

Untuk menyelami falsafah politik Hobbes patutlah diketahui keadaan- keadaan politik di Inggris semasa hidupnya.  Karena Hobbes adalah anak dari zamanya dan teorinya hanya dapat dimengerti jika ditinjau dengan latar belakang historis dari zamannya tersebut.

Ketika Hobbes dilahirkan dalam tahun 1588, seluruh penduduk kepulauan Inggris terancam oleh bahaya, yaitu armada laut yang tidak terkalahkan dari Spanyol yang berada di bawah pimpinan laksaman Medina Sidonia.  Ketakutan akan ancaman armada laut Spanyol ini meresap pada setiap kalbu orang Inggris. Hobbes kemudian mengalami sendiri perang saudara yang menimpa penduduk Inggris, yakni pertikaian antara Long Parliment dan Charles I (1642-1651) yang mengakibatkan terpenggalnya kepala Charles I.  Dengan latar belakang yang menakutkan dan mengerikan tersebut Hobbes lahir dan dibesarkan.  Oleh karena itu falsafah politiknya menampakkan adanya unsur-unsur ketakutan yang menurut Hobbes menjadi peranan utama dari pada kemajuan manusia.

 

Beranjak kepada pemikirannya, Thomas Hobbes

Membedakan Natural Law dengan Natural Right[4].  Natural Right ialah hak kekuasaan yang dimiliki setiap orang untuk berbuat apa saja untuk mempertahankan hidupnya.  DanNatural Right yang mengakibatkan timbulnya konflik atau perkelahian tersebut, disebabkan tidak ada aturan yang membatasi.

Thomas Hobbes mempergunakan sebagai titik pangkal dalam ajarannya bahwa manusia sejak dilahirkan telah membawa hak-hak asasinya, seperti hak untuk hidup, kemerdekaan dan hak milik.  Hak-hak ini termasuk dalam hukum alam (natuurrecht).[5]  Akan tetapi tidak ada jaminan bahwa seorang dapat menikmatinya secara utuh karena orang lain juga menghendaki kesenangan tersebut.  Untuk mengatasi atau mendapatkan jaminan Hobbes bekata bahwa pencapaian harus dilakukan dengan mengikuti hukum-hukum alam tersebut.[6]  Pertama, bahwa setiap orang harus berusaha menciptakan damai, bila ingin mendapat kedamaian.  Kedua, bahwa setiap orang atas kemauan bersama menyerahkan haknya menjadi hak bersama dalam bentuk suatu kemerdekaan yang besar menghadapi semua orang termasuk mereka yang menyerahkan haknya.  Kedua prinsip inilah yang menjadi landasan Teori Perjanjian masyarakat atau kontrak sosial dari Hobbes.

 Berkaitan dengan proses tercapainya kontrak sosial. Hobbes mengikuti jalan pikiran teori kontrak sosial pada umumnya tentang kehidupan manusia yang terpisah dalam dua zaman itu, yakni masa selama belum ada negara (status naturalis atau state of nature) dan kedaan bernegara.  Bagi Hobbes keadaan alamiah saat belum ada negara atau lebih sering dikenal dengan istilah status naturalis atau state of nature, sama sekali bukan keadaan yang aman senatosa, adil dan makmur.

 

Tetapi sebaliknya, keadaan alamiah merupakan

Suatu keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum yang dibuat oleh manusia secara sukarela dan tanpa pemerintah, tanpa ikatan-ikatan sosial antara individu itu masing-masing,  sebagaimana keadaan keadaan di hutan rimba raya di mana yang kuatlah yang berkuasa.  Manusia seakan-akan merupakan bintang yang senantiasa berada dalam keadaan bermusushan, terancam oleh sesamanya dan menjadi mangsa dari manusia lebih kuat dari padanya.  Keadaan ini dilukiskan dalam istilah ”homo homini lupus”, manusia yang satu merupakan binatang buas bagi manusia yang lain.  Dalam keadaan ini, manusia saling bermusuhan, beradu terus menerus dalam keadaan peperangan yang satu melawan yang lain.  Keadaan inilah dikenal sebagai “bellum ominum contra omnes” (perang antara semua melawan semua).  Bukan perang dalam arti peperangan terorganisis, tetapi perang dalam arti keadaan bermusushan yang terus menerus antara individu dengan individu lainnya.

Baca Juga :