Kerja Sama Kemristekdikti dan Industri Rokok Gunakan Klaim yang Menjebak

Kerja Sama Kemristekdikti dan Industri Rokok Gunakan Klaim yang Menjebak

Kerja Sama Kemristekdikti dan Industri Rokok Gunakan Klaim yang Menjebak
Kerja Sama Kemristekdikti dan Industri Rokok Gunakan Klaim yang Menjebak

Penolakan dari berbagai pihak terhadap kerja sama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Kemristekdikti) dengan industri rokok PT HM Sampoerna masih bergulir hingga saat ini. Kerja sama ini dinilai sebagai sebuah kemunduran pemerintah dalam pengendalian konsumsi rokok dan dampak bahayanya di Indonesia.

Kemristekdikti bekerja sama langsung dengan HM Sampoerna untuk pengembangan produk rokok alternatif/rokok elektronik pada Mei 2019 lalu. Dalih kerja sama ini untuk mengembangkan rokok elektronik sebagai produk inovatif dengan alasan mengurangi dampak buruk dari konsumsi rokok konvensional (rokok batang).

HM Sampoerna sendiri merupakan pelaksana bisnis Philip Morris International (PMI) di Indonesia. September 2017, PMI membentuk Foundation for a Smoke Free World (FSFW) dengan dana sebesar US$ 80 juta per tahun selama 12 tahun menyusul pemasaran IQOS (tembakau yang dipanaskan) pada 2014 yaitu produk rokok alternatif dengan teknologi pemanasan yang diklaim kurang bahayanya dibandingkan rokok yang dibakar.

Belum cukupnya bukti ilmiah yang meyakinkan tentang keamanan dan dampak kesehatan berbagai produk

tembakau baru karena waktu penggunaannya masih terlampau pendek baik dalam bentuk nikotin cair maupun tembakau padat yang dipanaskan, menjadi alasan dan strategi bisnis PMI mendirikan FSFW.

Menurut Wasekjen Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Mohammad Bigwanto, FSFW selalu menggunakan klaim kesehatan yang menjebak yaitu menuju dunia bebas asap rokok, mengurangi bahaya rokok, dan mendukung SDGs mengurangi penyakit akibat rokok. Ini strategi mereka untuk menggelar kerja sama penelitian berskala luas dengan institusi pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset, organisasi profesi, bahkan dengan pemerintah. Dengan dalih mengurangi bahaya rokok tidak berarti PMI menghentikan produksi dan pemasaran rokok konvensionalnya.

“Kenyataannya, industri ini tetap jualan rokok konvensional, dan sekarang ditambah banyak produk rokok baru

. Artinya mereka pakai strategi dua kaki. Mereka ingin terlihat baik dengan kampanye harm reduction, tetapi sebetulnya mereka jual dua barang sekaligus,” katanya kepada SP, Senin (10/6).

Strategi ini, menurut Bigwanto, berbahaya untuk pengendalian konsumsi rokok di Indonesia. Di satu sisi, pemerintah masih kewalahan mengendalikan konsumsi rokok konvensional, tetapi di saat bersamaan rokok elektronik mulai marak dan semakin meningkatkan prevalensi merokok. Celakanya, sampai saat ini belum ada satu pun peraturan yang membatasi rokok elektronik ini.

Peredaran bebas tanpa pengawasan dan pemasaran masif dengan klaim kesehatan menyesatkan menempatkan masyarakat terutama anak dan remaja ke dalam risiko tinggi. Badan Narkotika Nasional (BNN) menemukan narkoba dalam cairan rokok elektrik di pasaran. Euforia di tengah ketidaktahuan calon korban menyebabkan penggunaan rokok ganda.

 

Baca Juga :