Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Tentang Hewan Ternak

faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Tentang Hewan Ternak

Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Tentang Hewan Ternak

faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Tentang Hewan Ternak
Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Tentang Hewan Ternak

Pelaksanaan pengawasan mengenai ketertiban

Hewan ternak mengalami hambatan, dapat dilihat dari minimnya   razia rutin  dilapangan mengenai penertiban hewan ternak. Sementara dilapangan  masih juga didapati pelanggaran-pelanggaran mengenai penertiban hewan ternak yang telahdiatur dalam Perda, kemudian juga pekerjaan sebagai peternak juga merupakan pekerjaan yang banyak ditekuni masyarakat sebagai pekerjaan tambahan, disamping sebagai buruh tani, buruh harian dan juga penjual pedagang pedagang kelontong, hal ini juga mempengaruhi pelaksanaan penertiban hewan ternak.

Kesadaran masyarakat dan pemahaman tentang perda ternak tersebut juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari pelaksanaan perda .

 

Pelaksanaan peraturan daerah

Tentang penertiban hewan ternak di Indonesia rata-rata belum terlaksana secara maksimal, hal ini dikarenakan :

  1. Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap peternak tentang isi dari peraturan daerah itu sendiri
  2. Kurangnya fasilitas pendukung dari pemerintah baik untuk penertiban maupun peralatan peternakan bagi masyarakat.
  3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya isi dari peraturan pemerintah tersebut, baik selaku peternak maupun untuk keindahan kota dan pariwisata.
  4. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penerapan peraturan daerah tersebut perlu mendapatkan dukungan dari segala pihak baik pemerintah, masyarakat maupun peternak itu sendiri.

 

Pelaksanaan Pengawasan Tentang Penertiban Hewan Ternak

Pengawasan Preventif prosedur (tidak langsung)

Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan (Sujamto, 1996).

Pemberian Pedoman

Tindakan preventif yang dilakukan pemerintah kabupaten bengkulu Selatan dimulai

dari pemberian pedoman pengawasan kepada semua unsur yang terlibat didalam

pengawasan.

Penetapan Sanksi

Penetapan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada peternak hewan yang tidak mengindahkan Peraturan daerah, tidak hanya denda namun juga teguran dan penyitaan terhadap hewan ternak, jika pada saat dilapangannya ternak yang telah ditahan, tidak diambil dalam tempo atau waktu yang ditetapkan. kegiatan pengawasan yang dilakukan berdasarkan dengan penetapan sanksi yang ada pada pedoman pengawasan, pada pedoman pengawasan menjelaskan bahwa ternak yang kedapatan berkeliaran pada saat razia akan ditahan dan akan dipanggil sipemilik ternak untuk dimintai penjelasan dan pertanggung jawaban.

 

Pembagian Tugas

Pembagian tugas dalam melakukan penertiban sangat jelas, yaitu sebagi pelaksana perda adalah SATPOL PP, sedangkan pihak desa diperbolehkan melakukan penertiban dengan aturan yang jelas.

 

Sosialisasi standar pengawasan

Sosialisasi himbauan tentang larangan melepas hewanternak baik berupa pertemuan maupun yang berupa pamflet sangat minim. masyarakat juga harusbenar-benar mengerti dengan apa yang menjadi larangan didalam kebijakan yang terdapat dalam perda  tersebut. Sosialisasi melalui resplang dan pamflet juga belumefektif, ditempat-tempat keramaian dengan susana ricuh dan riuh sering kalipamflet yang telah ditempel itu terabaikan dan tidak memberikan kesan apa-apa.

Pengawsan Refresif / langsung

Pengawasan represif, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan didalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadipengulangan keasalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan denganmembandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi (Sujamto, 1996).

Pengawasan Langsung

Penegakan penertiban hewan ternak dari segi pengawasan langsung terdapathubungan kerja sama dari SATPOL PP, Kepala Desa, dan Kepolisian, ini artinya bahwa masalah mengenai penertiban hewanternak ini menjadi tanggung jawab bersama.

Pengawasan Berkala

Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara priodik oleh pelaksana perda, dalam pelaksanaannya dilakukan pengawasan secara berkala supaya didapat pelaksanaan perda benar-benar terialisasi.

Sumber : https://bandarlampungkota.go.id/blog/contoh-teks-editorial-jenis-dan-isi-serta-unsur-kebahasaan/