Alasan Kota Ini Tunda Kebijakan 5 Hari Sekolah

Alasan Kota Ini Tunda Kebijakan 5 Hari Sekolah

Alasan Kota Ini Tunda Kebijakan 5 Hari Sekolah
Alasan Kota Ini Tunda Kebijakan 5 Hari Sekolah

Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, memutuskan untuk tidak terlebih dulu

menerapkan kebijakan lima hari sekolah bagi SD dan SMP. Keputusan itu diambil setelah melihat hasil kajian yang menunjukkan belum terpenuhi dan belum siapnya penerapan kebijakan itu.

“Kami memutuskan untuk tidak menolak kebijakan lima hari sekolah. Tapi kami menunda penerapan kebijakan tersebut di Kota Pekalongan sambil mempersiapkan kesiapan-kesiapan yang menjadi prasyarat untuk penerapannya,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Soeroso yang ditemui usai penutupan kegiatan ‘Acting Go To School’ di SMA 3, Jumat (28/7) sore.

Ia menjelaskan, jika lima hari sekolah diterapkan maka siswa akan berada di sekolah hingga pukul 15.00. Artinya, lanjut Soeroso, siswa harus makan siang di sekolah. Untuk syarat itu, ia mengatakan bahwa hasil pantauan ke beberapa sekolah belum semua sekolah memiliki kantin yang memadai.

“Kantin memang sudah semuanya ada, tapi untuk yang memadai ini yang belum semua sekolah punya,” tutur Soeroso.
Selanjutnya, sambung dia, ketika siswa berada di sekolah hingga delapan jam maka siswa akan mengalami dua waktu sholat yakni duhur dan ashar.

Untuk syarat tersebut, idealnya sekolah memiliki mushola atau masjid

yang bisa menampung setidaknya seperempat hingga sepertiga jumlah siswa dan guru. Sehingga sholat berjamaah bisa dilakukan dalam tiga hingga empat gelombang.
Untuk kebutuhan sarana ibadah, Soeroso juga menyatakan bahwa tidak semua sekolah memiliki sarana ibadah yang ideal.

“Kenapa harus seperempat atau sepertiga, agar sholat berjamaah bisa dilangsungkan hanya dengan empat atau tiga gelombang. Sehingga tidak memakan waktu yang lama. Disini belum semua sekolah memiliki masjid atau mushola dengan syarat ideal itu, sehingga dari segi kesiapan kami menilai belum juga memadai,” tambahnya.

Pertimbangan lain, sambung Soeroso, ada local wisdom di Kota Pekalongan yakni

sebagian orang tua siswa yang bekerja di sektor non formal, sehingga hari libur bekerja jatuh pada hari Jumat. Sedangkan jika menerapkan lima hari sekolah, maka siswa akan mendapat libur pada hari Sabtu dan Minggu. Dengan kondisi itu maka kemungkinan siswa untuk bertemu dengan orang tuanya sangat kecil. “Sehingga apa yang menjadi salah satu tujuan lima hari sekolah ini justru tidak tercapai,” jelasnya.

Mengenai isu yang banyak dilontarkan tentang kemungkinan tergerusnya pendidikan diniyah, Soeroso menyatakan bahwa yang pasti pendidikan diniyah tidak akan digantikan di sekolah. Ada banyak faktor yang membuat pendidikan diniyah memiliki kekhususan, sehingga tidak bisa digantikan dengan pendidikan di sekolah. “Seandainya pendidikan diniyah dipindah ke sekolah, hasilnya tetap akan berbeda,” tegasnya.

Sebelumnya, Walikota Pekalongan, A Alf Arslan Djunaid menyatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan agar Kota Pekalongan tidak menerapkan kebijakan lima hari sekolah karena adanya kebijakan lokal yang berlaku di Kota Pekalongan.

 

Baca Juga :