Persyaratan untuk LSP

Persyaratan untuk LSP

Persyaratan untuk LSP

4.1 Lembaga sertifikasi

1. Kebijakan, prosedur, dan administrasi lembaga sertifikasi harus terkait dengan kriteria sertifikasi, harus jujur dan wajar terhadap seluruh calon dan harus memenuhi semua persyaratan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. LSP tidak boleh menggunakan prosedur yang menghambat dan menghalangi akses oleh pemohon dan calon, kecuali yang ditetapkan dalam pedoman ini.

2. LSP harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pemberian, pemeliharaan, perpanjangan,
penundaan atau pencabutan sertifikai serta perluasan/pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang diajukan.

3. LSP harus membatasi persyaratan, evaluasi dan keputusan sertifikasinya, sesuai dengan hal-hal spesifik
yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi.

4.2 Struktur organisasi

1. Struktur LSP harus dibentuk sedemikian rupa sehingga memberikan kepercayaan kepada pihak terkait
atas kompetensi, ketidakberpihakan dan integritasnya. Secara khusus, lembaga sertifikasi harus :
a) independen dan tidak memihak dalam kaitannya dengan pemohon, calon dan profesi yang disertifikasi, termasuk dengan pemiliki dan pelanggannya dan harus mengambil langkah yang dapat menjamin operasi yang layak,
b) bertanggung jawab atas keputusannya berkaitan dengan pemberian, pemeliharaan, perpanjangan,
penundaan dan pencabutan sertifikasi serta perluasan/pengurangan ruang lingkup yang diajukan.
c) mengidentifikasi manajemen (kelompok atau profesi) yang memiliki tanggung jawab menyeluruh untuk:
– evaluasi, sertifikasi dan survailen sebagaimana ditetapkan dalam pedoman ini, dalam persyaratan
– kompetensi dan dalam dokumen relevan lain yang berlaku. perumusan kebijakan operasi LSP, yang berkaitan dengan sertifikasi profesi.
– keputusan sertifikasi,
– penerapan kebijakan dan prosedurnya
– keuangan lembaga sertifikasi, dan
– pendelegasian kewenangan kepada beberapa komite atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditetapkan atas namanya.
d)memiliki dokumen legalitas hukum atau bagian dari legalitas hukum

4.2.2 LSP harus memiliki struktur terdokumentasi yang menjaga ketidakberpihakan termasuk ketentuan yang menjamin ketidakberpihakan pengoperasian LSP. Struktur ini harus melibatkan partisipasi semua pihak penting yang terkait dalam pengembangan kebijakan dan prinsip-prinsip tentang substansi dan fungsi sistem sertifikasi, tanpa adanya pihak yang mendominasi.

4.2.3 LSP harus membentuk komite skema atau nama lain, yang harus bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi untuk setiap jenis sertifikasi yang dipertimbangkan. Komite skema harus diwakili oleh pihak penting terkait secara seimbang (tanpa ada pihak yang lebih mendominasi). Jika ada skema sertifikasi yang dikembangkan oleh organisasi selain lembaga sertifikasi, maka pengembangan skema tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip yang sama.

4.2.4 LSP harus:
a) memiliki sumber keuangan yang diperlukan untuk operasi sistem sertifikasi dan untuk membiayai pertanggunggugatan (liability) yang mungkin timbul.
b) memiliki kebijakan dan prosedur yang membedakan antara sertifikasi profesi dan kegiatan lainnya,
c) menjamin bahwa kegiatan lembaga yang terkait tidak mengkompromikan kerahasiaan objektivitas dan ketidakberpihakan dari sertifikasinya.

4.2.5 LSP tidak boleh menawarkan atau memberikan pelatihan atau membantu pihak lain dalam penyiapan jasa tersebut.

4.2.6 LSP harus menetapkan kebijakan dan prosedur (seperti pedoman pelaksanaan) untuk penyelesaian banding dan keluhan yang diterima dari pemohon, calon, profesi yang disertifikasi dan atasan/institusi tempat profesi yang disertifikasi bekerja serta dari pihak lain mengenai proses kriteria sertifikasi, termasuk kebijakan dan prosedur untuk kinerja profesi yang disertifikasi. Kebijakan dan prosedur tersebut harus menjamin bahwa banding dan keluhan diselesaikan secara independen, tegas dan tidak berpihak.

4.2.7 LSP harus memperkerjakan personil permanen atau personil kontrak dalam jumlah yang memadai dengan pendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi sertifikasi sesuai dengan jenis, rentang dan volume pekerjaan yang dilakukan di bawah tanggung jawab manajemen.

4.3 Pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi

4.3.1 LSP harus menetapkan metode dan mekanisme untuk digunakan dalam mengevaluasi kompetensi calon dan harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk pengembangan awal dan pemeliharaan berkelanjutan dari metode dan mekanisme tersebut.

CATATAN lampiran A memberikan panduan untuk pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi.

4.3.2 LSP harus menetapkan suatu proses pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi yang mencakup kaji ulang dan validasi skema yang dilakukan oleh komite skema.

4.3.3 LSP harus segera memberikan informasi mengenai setiap perubahan di dalam persyaratan kepada wakil- wakil komite. LSP harus mempertimbangkan pendapat yang disampaikan oleh komite skema sebelum memutuskan bentuk perubahan yang tepat dan tanggal efektif berlakunya perubahan. Setelah pengambilan keputusan dan publikasi mengenai perubahan persyaratan, LSP harus memberikan informasi kepada pihak- pihak yang terkait dan profesi yang disertifikasi. LSP harus memverifikasi bahwa setiap profesi yang disertifikasi memenuhi persyaratan yang diubah dalam periode waktu, yang penetapannya harus mempertimbangkan pendapat komite skema.

4.3.4 Kriteria kompetensi profesi yang dievaluasi harus ditetapkan oleh LSP sesuai dengan pedoman ini dan dokumen relevan lainnya. Jika diperlukan penjelasan untuk penerapan dokumen tersebut terhadap skema sertifikasi yang spesifik, maka penjelasan tersebut harus dirumuskan oleh para ahli, disahkan oleh komite skema dan dipublikasikan oleh lembaga sertifikasi.

4.3.5 Sertifikasi tidak boleh dibatasi atas dasar keuangan atau kondisi lain yang tidak semestinya, seperti keanggotaan dalam asosiasi atau kelompok. Sertifikat kelulusan suatu lembaga pelatihan yang diakui dapat menjadi persyaratan skema sertifikasi. Pengakuan atau persetujuan tersebut oleh LSP, tidak boleh dilakukan dengan mengkompromikan ketidakberpihakan atau mengurangi bobot persyaratan evaluasi dan sertifikasi.

4.3.6 LSP harus mengevaluasi metode ujian calon. Penyelenggaraan ujian harus jujur, absah dan dapat dipertanggungjawabkan. Minimum 1 tahun sekali, metodologi dan prosedur yang tepat (seperti pengumpulan dan pemeliharaan data statistik) harus ditetapkan untuk menegaskan kembali kejujuran, keabsahan, kepercayaan dan kinerja umum setiap ujian dan semua perbaikan perbedaan yang teridentifikasi.

Baca :

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum

Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum

Lembaga Sertifikasi Profesi

1. Ruang Lingkup
Pedoman ini merupakan persyaratan untuk LSP dengan persyaratan tertentu, termasuk pengembangan dan
pemeliharaan skema sertifikasi profesi.

CATATAN Di beberapa negara, lembaga yang memverifikasi kesesuaian kompetensi profesi dengan persyaratan yang ditetapkan disebut “lembaga sertifikasi”, di negara lain disebut “lembaga registrasi”,”lembaga asesmen dan registrasi” atau “lembaga sertifikasi/registrasi/lembaga lisensi”, dan yang lainnya menyebut“registrar”. Pedoman ini menggunakan istilah “lembaga sertifikasi”. Namun demikian, istilah ini digunakan
dalam arti luas.

2. Acuan Normatif
Dokumen yang diacu berikut diperlukan dalam penerapan pedoman ini. Apabila ada perubahan (amademen),
dokumen yang diacu menggunakan dokumen yang mutakhir. Kosakata umum SNI 19-9000-2001, Sistem
manajemen mutu – Dasar-dasar dan Kosakata.

3. Istilah dan Definisi

3.1 Banding
Permintaan dari pemohon, kandidat atau profesi yang disertifikasi untuk mempertimbangkan kembali
keputusan yang merugikan yang dibuat oleh LSP terkait dengan status sertifikasi yang diajukan oleh yang
bersangkutan.

3.2 Peserta Uji Kompetensi
Pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi.

3.3 Proses sertifikasi
Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi ulang.

3.4 Skema sertifikasi
Persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

3.5 Sistem sertifikasi
Kumpulan prosedur dan sumber daya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya, untuk menerbitkan sertifikat kompetensi termasuk pemeliharaannya.

3.6 Kompetensi
Kemampuan yang dapat diperagakan untuk menerapkan pengetahuan dan/atau keterampilan sesuai dengan
atribut personal sebagaimana yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

3.7 Keluhan
Permintaan penilaian kesesuaian selain banding, oleh suatu organisasi perorangan terhadap LSP, untuk melakukan tindakan perbaikan yang berkaitan dengan kegiatan LSP atau pelanggannya.

3.8 Evaluasi
Proses penilaian profesi terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi untuk mengambil keputusan sertifikasi

3.9 Ujian
Mekanisme yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi calon dan menggunakan satu atau lebih metode misalnya metode tertulis, lisan, praktek dan pengamatan.

3.10 Asesor kompetensi
Seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau menilai
ujian.

3.11 Kualifikasi
Peragaan dari atribut personal, pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja Profesi.

Peran etika dalam rekayasa produk

Peran etika dalam rekayasa produk

Peran etika dalam rekayasa produk

Aktifitas Etika dalam proses rekayasa

Proses rekayasa terbagi atas :
1. Identifikasi kebutuhan fungsi
2. Analisis fungsi
3. Membangkitkan alternatif/ide
4. Menentukan alternative
5. Membuat prototipe
6. Ujicoba
7. Implementasi

Proses identifikasi kebutuhan fungsi merupakan kegiatan terpenting dalam proses rekayasa. Dimana pada proses ini membutuhkan informasi mengenai kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Sehingga proses penambahan fungsi dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan. Misal ukuran, berat, tampilan, ketahanan, dsb. Setelah mengidentifikasi fungsi dibutuhkan pencarian data, fakta, serta apa yang diyakini orang selama ini sebagai fakta,dll.
Peran etika dibutuhkan dalam kegiatan mengidentifikasi fungsi sebagai dasar penentu dalam menilai apakah penambahan fungsi tersebut telah sesuai asas-asas moral yang berlaku secara umum.

Proses analisis fungsi harus mampu menjawab tujuan, rencana, hasil akhir yang ingin dicapai, langkah-langkah yang diperlukan, informasi tambahan yang diperlukan. Semakin sulit masalah yang akan dipecahkan maka barang yang dihasilkan akan semakin bermanfaat.
Peran etika dibutuhkan dalam kegiatan analisis fungsi sebagai dasar dalam menganalisa apakah langkah langkah yang telah diterapkan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam hokum.

Proses pembangkitan idea atau alternatif sangat membutuhkan ide kreatifitas dari pada pengetahuan ketika sebuah masalah muncul. Dalam hal ini kita dapat menggunakan alat bantu (misal diagram pohon, diagram paretto,dll)
Peran etika dibutuhkan dalam kegiatan proses pembangkitan ide atau alternatif sebagai dasar dalam konsep pengembangan. Dimana konsep pengembangan alternatif yang diusulkan harus murni dari konsep pribadi, bukan sebagai kegiatan plagiat.

Menentukan alternatif sangat dibutuhkan dalam memilih dari berbagai macam alternatif yang ada. Dengan demikian kita dapat menentukan arah dari konsep pengembangan fungsi. Dimana alternatif yang dipilih terlah memenuhi beberapa persyaratan, misalnya memenuhi kebutuhan konsumen, tidak merugikan konseumen, tidak memerlukan biaya investasi peralatan yang mahal, serta dapat meningkatkan keuntungan dari perusahaan, dll.
Dalam hal ini peran etika sebagai dasar pertimbangan dalam memilih alternatif (misal produk telah sesuai dengan normal moral dan asusila yang berlaku).

Membuat prototype dibutuhkan dilakukan dengan membuat model dari produk yang akan diproduksi. Dimana dalam proses ini dilakukan analisis secara mendalam sebelum produk diproduksi secara masal. Analisis dilakukan dalam rangka pemilihan bahan baku, sifat dari bahan baku serta kebutuhan akan bahan baku dalam memproduksi 1 buah produk.
Peran etika dibutuhkan dalam proses membuat protoype sebagai dasar pemikiran dalam pemilihan bahan baku yang aman bagi konsumen. Misal bahan baku dari melamin, timbal tidak dipergunakan sebagai bahan baku karena berbahaya bagi konsumen.

Proses uji coba merupakan tahap akhir dari proses rekayasa sebelum implementasi produk. Analisis yang dilakukan dapat berupa ketahanan dari produk, efek samping dari produk, biaya dalam proses produksi, kenyamanan dan keamanan.
Dalam hal ini etika berpengaruh dalam menentukan hasil akhir apakah produk tersebut layak dipasarkan ke konsumen atau tidak.

Implementasi merupakan tahap akhir dari proses rekayasa, dimana produk hasil percobaan mulai diuji coba pada area produksi. Pada proses ini dilakukan analisis pada kemampuan mesin dalam memproses barang, kemampuan produksi maksimal dari mesin, serta keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan.
Etika berpengaruh dalam menentukan harga jual dari produk, dimana harga yang ditetapkan harus sesuai dengan fungsinya.

Sumber : https://sam-worthington.net/

70 Siswa PKBM Gumilang Ikut UTS

70 Siswa PKBM Gumilang Ikut UTS

70 Siswa PKBM Gumilang Ikut UTS

Pusat Ke­giatan Belajar Mengajar (PKBM) Gumilang, Kelurahan Pancasan,

Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berhasil melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS). Selama dua hari, UTS tersebut diikuti 70 siswa Paket A, B dan C. ”Alhamdulillah, UTS tersebut berjalan aman dan lancar,” ung­kap Ketua Pengelola PKBM Gu­milang, A Rauf.

Kegiatan UTS ini, lanjut Rauf, wajib diikuti seluruh siswa agar mereka bisa

mengetahui kemam­puannya selama mengikuti ke­giatan belajar di PKBM Gumilang. Selain itu, sebagai bahan evalu­asi guru dalam memberikan ma­teri pelajaran ke jenjang berikut­nya lantaran mereka akan men­ghadapi ujian semester ganjil pada Desember.

”Semoga mereka bisa mempe­roleh nilai yang sangat memuas­kan,” kata Rauf

yang sudah mengelola PKBM Gumilang ini selama 13 tahun dan mencetak lulusan berprestasi

 

Baca Juga :

SDN Tegallega 1 Mulai Kinclong

SDN Tegallega 1 Mulai Kinclong

SDN Tegallega 1 Mulai Kinclong

 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tegallega 1, Kota Bo­gor, mulai rapih dan bersih.

Karena, lapangan sekolah yang terletak di perumahan Bogor Baru, Kecamatan Bogor Tengah, mulai di konblok, dengan menggunakan APBD Kota Bogor Tahun Anggaran 2018, sebe­sar Rp199.350.000.

”Alhamdulillah, sekolah yang ber­diri di atas lahan 2.380 meter per­segi ini

sudah mulai terlihat rapih, bersih dan indah. Semoga hasil kerja oleh pihak ketiga itu mampu bekerja dengan baik sehingga hala­man sekolah akan menjadi awet untuk digunakan, baik untuk apel atau kegiatan lainnya,” ujar Kepala SDN Tegallega 1, Nila Kesuma, ke­pada Metropolitan, Jum’at lalu.

Dia mengakui, sebelum diperbai­ki, kondisi lapangan sangat mem­prihatinkan,

apalagi ketika 282 siswa melaksanakan kegiatan, baik kegiatan olahrags secara bersamaan, sudah barang pasti debunya akan muncul semakin banyak. “Ketika lapangan digunakan, debu yang di­hasilkan semakin banyak dan cukup mengganggu. Begitu juga saat musim hujan, lapangan tersebut becek,” terangnya

 

Sumber :

https://rollingstone.co.id/

Tanamkan Jiwa Sosial dan Empati Siswa

Tanamkan Jiwa Sosial dan Empati Siswa

Tanamkan Jiwa Sosial dan Empati Siswa

Bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu, menyebabkan kerugian materi miliaran rupiah hingga jatuhnya ribuan korban jiwa di Sulawesi Tengah.

Hal itu mengundang kepedu­lian banyak pihak, termasuk Yayasan Ibnu Hadjar.

Ratusan siswa dari SMP, SMK dan SMA Taruna Andigha pun melakukan penggalanan dana untuk korban bencana Koordinator Keagaman Yayasan Ibnu Hadjar, Wahyu Nahroko menuturkan, pengga­langan dana berawal dari kepri­hatinan warga sekolah, terkait bencana yang menimpa Palu dan Donggala.

Kegiatan bakti sosial sebagai upaya bantuan ini, sama seperti sebelumnya saat terjadi gempa di Lombok. Segenap warga sekolah melaku­kan salat gaib, sumbangan infaq dan doa bersama.

”Untuk memaksimalkan ban­tuan, program sosial pengum­pulan infaq akan dilakukan se­lama satu minggu kedepan. Dana yang terkumpul langsung disalurkan melalui lembaga penyalur bantuan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Taruna Andigha, Aldilah Rahman

mengatakan, untuk teknis pengumpulan sumbangan, pihak sekolah menyediaan kotak amal di beberapa titik, yang nantinya diisi oleh warga seko­lah secara sukarela.

“Supaya kegiatan ini tidak mengganggu aktifitas belajar mengajar di ke­las. Tetapi tetap bisa menumbu­hkan rasa sosial dan empati kepada para korban dari siswa,” ujarnya saat ditemui Metropo­litan di ruangannya, kemarin.

Terpisah, Ketua Yayasan Ibnu Hadjar, Andi Surya Wijaya me­nambahkan,

pihaknya memang mengintruksikan gerakan terse­but ke semua unit sekolahnya. Agar mengembangkan kegiatan sosial siswa berbasis keagamaan.

”Secara langsung murid akan diajarkan bagaimana cara mem­bantu sesama, sehingga mereka memiliki nasionalisme tinggi dan cinta kasih sesama warga ne­gara. Segenap warga Yayasan Ibnu Hadjar turut berduka cita atas warga Palu dan Donggala,” tuntasnya

 

Sumber :

https://voi.co.id/

Ajarkan Kepedulian Siswa lewat Aksi Sosial

Ajarkan Kepedulian Siswa lewat Aksi Sosial

Ajarkan Kepedulian Siswa lewat Aksi Sosial

Dari aksi itu, dana tersebut berhasil terkumpul sebesar Rp3.160.000. Ke­

mudian dana itu disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) kota Bogor. “Aksi sosial ini sebagai upaya kami memupuk kepedulian siswa ter­hadap lingkungan sekitar. Para siswa didorong untuk aktif membantu sau­dara sebangsa yang dilanda bencana, sesuai dengan kemampuannya,” kata Kepala SMAN 6, Aidawati, kemarin.

Tak hanya itu, sambungnya, aksi penggalangan dana ini juga untuk

memberikan peningkatan pendidikan karakter bagi para siswa. Selain itu, karena mereka bukan hanya korban jiwa, tapi juga harta benda. “Ini seba­gai

bentuk kepedulian kami. Apalagi, pendidikan karakter bagi anak penting

ditanamkan, sebagaimana yang ter­tuang dalam kurikulum,” pungkasnya

 

Baca Juga :

Mahasiswa IPB Wujudkan Pertanian Terpadu

Mahasiswa IPB Wujudkan Pertanian Terpadu

 

Sebanyak lima mahasiswa Institut Perta­nian Bogor (IPB) berhasil meng­inisiasi

pembentukan sistem pertanian terpadu di Kalimantan Barat (Kalbar). Kegiatan tersebut dilaksanakan saat mereka melaks­anakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) IPB 2018. Kelimanya yakni Muhamad Febri Ramdani, M. Hasanul Haqq, Rido Agusman, Fara dan Nadia Fikrun­nisa.

Menurut Febri, sistem perta­nian terpadu yang dimaksud ada­lah integrasi

antarsektor perta­nian yaitu pertanian dengan perikanan (Agrofisheris), perta­nian dengan peternakan (Agro­postura), pertanian dengan ke­hutanan yaitu (Agroforestry). “Kami memanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk kompos, membuat pakan ternak alternatif (silase) dan mengenalkan mina­padi. Kegiatan tersebut berlangs­ung secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat,” katanya.

Apresiasi pun diberikan Pemerin­tah Kabupaten (Pemkab) Beng­kayang. Sebab, para mahasiswa telah cermat dalam melihat po­tensi wilayah dalam pengembangan pertanian terpadu dan pengolahan produk unggulan desa.

“Harapannya ke depan lulusan IPB mampu mengembangkan langsung inovasi

pertanian di Indonesia dan mampu mening­katkan ekonomi keluarga petani dari hasil pengolahan hasil tani­nya,” kata asisten II Bupati Beng­kayang, Supriadi.

Sekadar diketahui, selain ber­hasil menginisiasi pembentukan sistem pertanian terpadu, kelima mahasiswa IPB ini juga berhasil mengangkat produk lokal sektor pertanian di Kabupaten Beng­kayang, menjadi produk unggulan desa. Di antaranya selai dan sirup dari bunga rosela, manisan dari buah kundur, tempoyak dari buah durian dan keripik dari sing­kong hutan

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/SNTBHND

Disdik Kucurkan Beasiswa bagi Mahasiswa Gakin

Disdik Kucurkan Beasiswa bagi Mahasiswa Gakin

Disdik Kucurkan Beasiswa bagi Mahasiswa Gakin

Dinas Pen­didikan (Disdik) Kota Bogor dalam waktu dekat bakal menyeleksi

ma­hasiswa yang menerima beasiswa dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Calon penerimanya, maha­siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui Se­leksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

”Yang akan kita seleksi sebanyak 88 orang. Mereka adalah warga Kota Bogor yang diterima di Insti­tut Pertanian Bogor (IPB). Sedang­kan yang bakal menerima bea­siswa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor tersebut sekitar 20 orang. Tapi, mereka dari siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu. Jadi, sekarang ini baru tahap sosiali­sasi,” terang Kepala Dinas Pendi­dikan (Kadisdik) Kota Bogor, Fah­rudin, ketika ditemui Metropolitan, di ruang kerjanya.

Materi seleksi, sambung Fahrudin, akan dilaksanakan tiga tahap, yaitu seleksi

administrasi, wawan­cara dan studi lapangan. ”Dari hasil seleksi itu, disdik akan me­netapkan 20 orang yang diajukan untuk menerima beasiswa selama mereka kuliah di Perguruan Ting­gi Negeri (PTN) tersebut, tapi dengan rata-rata IP 2,7,” ujar Fahmi, pang­gilan akrab Fahrudin.

Kadisdik yang didampingi Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan Pelaporan Disdik, Jajang Koswara, menamba­hkan, program beasiswa itu sudah kedua kali diluncurkan. Tahun se­belumnya, disdik telah memberikan beasiswa kepada sepuluh warga Kota Bogor yang kuliah di Universi­tas Indonesia (UI) dan IPB.

”Kalau masuk PTN-nya melalui jalur Bidik Misi dan SNPTN atau jalur rapor

(undangan) tidak dibe­rikan. Jadi, beasiswa itu hanya di­berikan kepada mahasiswa yang diterima melalui jalur SBMPTN,” tambahnya.

 

Sumber :

https://www.surveymonkey.com/r/SNJD2NS

Nash Yang Mansukh Lafazhnya, Namun Hukumnya Tetap

Nash Yang Mansukh Lafazhnya, Namun Hukumnya Tetap

Nash Yang Mansukh Lafazhnya, Namun Hukumnya Tetap

Nash Yang Mansukh Lafazhnya, Namun Hukumnya Tetap
Nash Yang Mansukh Lafazhnya, Namun Hukumnya Tetap

Al-Aamidi rahimahullah

menyatakan bahwa ulama telah bersepakat atas terjadinya naskh (penghapusan) tulisan/lafazh, tanpa naskh hukumnya, berbeda dengan anggapan kelompok yang menyendiri dari kalangan Mu’tazilah. [14]

Hikmah naskh

jenis ini adalah: agar kadar ketaatan umat kepada Allah menjadi nampak, yaitu di dalam bersegera melakukan ketaatan dari sumber yang zhanni rojih (persangkaan kuat), yaitu sebagian dari As-Sunnah, bukan dari sumber yang seluruhnya yaqin, yaitu Al-Qur’an. Sebagaimana Nabi Ibrahim Alaihissallam bersegera akan melaksanakan penyembelihan terhadap anaknya, Nabi Isma’il, dengan sumber mimpi, sedangkan mimpi adalah tingkatan terendah jalan wahyu kepada para nabi. Wallahu a’lam. [15]

Selain itu, di antara hikmahnya adalah apa yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata: “Hikmah naskh lafazh tanpa (naskh) hukumnya adalah untuk menguji umat terhadap amalan yang tidak mereka dapati di dalam Al-Qur’an, dan mewujudkan keimanan mereka dengan apa yang Allah turunkan. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang berusaha menutupi nash rajm di dalam Taurat”. [16]

Contoh jenis naskh

ini adalah ayat rajm [17] Umar bin Al-Khathab berkata:

لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ قَالَ سُفْيَانُ كَذَا حَفِظْتُ أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

“Sesungguhnya aku khawatir, zaman akan panjang terhadap manusia sehingga seseorang akan berkata: “Kita tidak mendapati rajm di dalam kitab Allah”, sehingga mereka menjadi sesat dengan sebab meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Ingatlah, sesungguhnya rajm adalah haq atas orang yang berzina dan dia telah menikah, jika bukti telah tegak, atau ada kehamilan, atau ada pengakuan”. Sufyan berkata: “Demikianalh yang aku ingat”. “Ingatlah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melakukan rajm, dan kita telah melakukan rajm setelah beliau”. (HR. Bukhari, no: 6829; Muslim, no: 1691; dan lainnya)

Adapun lafazh ayat rajm, disebutkan oleh sebagian riwayat dengan bunyi:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالاً مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

“Laki-laki yang tua (maksudnya : yang sudah menikah) dan wanita yang tua (maksudnya : yang sudah menikah) jika berzina, maka rajamlah keduanya sungguh-sungguh, sebagai hukuman yang mengandung pelajaran dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. (Lihat Fathul Bari, 12/169, Darul Hadits, Kairo, cet: 1, th: 1419 H / 1998 M, syarh hadits no: 6829)

Baca Juga: